KabarHangat.com, – Berita Nasional, Komisi VII DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin Dalam Rapat
Komisi VII DPR RI mengaku geram terhadap pengelola pabrik nikel saat rapat dengar pendapat (RDP) digelar Kamis lalu (8/6/2023).
DPR mengingatkan pengelola pabrik nikel asal China untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan jika Anda tidak mengetahui bahasanya, Anda dapat menyiasatinya dengan membawa juru bahasa ke rapat.
Dengan RDP tersebut. memiliki total 20 direktur pabrik perusahaan nikel yang beroperasi di Indonesia. Yang mana rapat ini, tentu dihadiri Plt Direktur Departemen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dirjen ILMATE Dirjen Kementerian Perindustrian.
Dengan artikel KabarHangat.com akan membahas lebih detail berita nasional DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin Saat Rapat sebagai berikut:
Daftar Isi
DPR Protes Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin Saat Rapat
Seperti diketahui, Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR, selaku ketua rapat meminta setiap bos smelter yakni memperkenalkan diri dan perusahaannya.
Dari rapat tersebut, tampaknya beberapa direktur perusahaan justru berbicara bahasa Inggris dan Bos Smelter Nikel Pakai Bahasa Mandarin . Eddy tegas untuk menengurnya. Sebab, sidang parlemen harus disaksikan dalam bahasa Indonesia menurut undang-undang yang berlaku.
“Kita tahu, ini rapat resmi parlemen dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini aturannya,” kata Eddy dalam siaran YouTube yang dirilis Komisi VII DPR, Kamis (9/6/2023)
“Jadi harus mewakili orang yang bisa berbahasa Indonesia. Kami nantikan presentasinya, jadi kami harap Anda (penerjemah Anda) hadir di ruangan ini,” Tegas Eddy.
Dari siaran youtube, rapat semakin memanas ketika Komisi VII mengetahui beberapa perusahaan mangkir dari rapat, meski diundang secara resmi.
Saat rapat 4 Perusahaan Smelter Nikel Absen
Empat perusahaan absen, yakni PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.
Sedangkan smelter nikel PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel tercatat hadir sebagai peserta.
Kemudian Halmahera Persada Lygend, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia dan PT Huayue Nickel Cobalt.
Satu hal yang menjadi sorotan adalah tidak adanya perwakilan Virtue Dragon, Eddy mengaku geram mengetahui perusahaan tersebut diwakili oleh manajemen perusahaan lain, yakni Gunbuster Nickel Industry.
Sekadar informasi, Gunbuster Nickel Industry dan Virtue Dragon masih terafiliasi. Keduanya merupakan perusahaan China yang banyak berinvestasi di Sulawesi.
Seorang perwakilan dari manajemen Industri Nikel Gunbuster mengatakan bahwa manajer Virtue Dragon tidak dapat hadir karena berada di luar negeri.
“Jika tidak ada mandat resmi, (Virtue Dragon) tidak boleh ada di dalam ruangan. Kamu adalah CEO Gunbuster, tapi Virtue Dragon tidak ada dan tidak mewakilinya. tolong jadikan catatan, enggak betul ini!,” kata Eddy.
Eddy menegaskan, DPR adalah lembaga resmi pemerintah, sehingga RDP merupakan forum resmi yang harus dihargai dan dihormati, sehingga perwakilan bisnis harus hadir.
Dikutip dari Kompas.com. “Jadi tidak bisa satu grup saja. Bapak kita panggil dua perusahaan, kami sebut Gunbuster dan Virtue Dragon, kalau salah satu yang hilang, harus ada surat pernyataan. Nanti kami panggil Virtue Dragon secara terpisah,” ujarnya. . . dengan tegas .
