KabarHangat.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.
JK menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di tengah krisis ekonomi global yang dipicu oleh perang di Eropa.
Nah, artikel KabarHangat.com merangkum berita Kenapa Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Simak Penjelasan di bawah ini:
Baca Juga: Resmi Jusuf Kalla Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024
Daftar Isi
Kenapa Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024
Krisis Ekonomi Global dan Dukungan JK untuk Anies
JK menyatakan bahwa keberlanjutan dunia dan ekonomi global saat ini sangat tergantung pada kekuatan dan kebijakan presiden.
Dia menyoroti situasi perang di Ukraina dan ketegangan antara China dan Amerika sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi global. JK berpendapat bahwa jika pemimpin tidak tangguh, Indonesia akan menghadapi kesulitan ekonomi.
Baca Juga: Kabarnya Anies Baswedan Kecelakaan di Aceh (2023)
Suara Anies-Cak Imin di Sulawesi Selatan:
Selain itu, JK juga memberikan penekanan pada karakter pemimpin dalam pengelolaan anggaran. Dia menyarankan relawan untuk memilih calon pemimpin yang tidak cenderung menghambur-hamburkan uang.
JK memperingatkan bahwa Indonesia berisiko bangkrut jika pemimpinnya tidak bijaksana dalam mengelola anggaran dan bersikap boros.
Juru Bicara AMIN, Sudirman Said, menyambut baik dukungan JK terhadap Anies dalam Pilpres 2024. Dia yakin bahwa dukungan dari JK akan memberikan dorongan positif terhadap suara Anies-Cak Imin di Sulawesi Selatan.
Hubungan JK dan Anies Pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017:
Dekatnya hubungan antara JK dan Anies terungkap sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana JK menjabat sebagai wakil presiden dan Anies mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.
JK mengakui peranannya dalam mengusulkan pencalonan Anies kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam upaya melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Pada saat itu, JK melihat potensi risiko kerusuhan jika Ahok menang, dan dia berusaha menghindarkan dampak negatifnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
