KabarHangat.com – Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Sebut Indonesia merupakan milik rakyat dan bukan hanya milik satu atau dua keluarga.
Anies menyatakan, “Kita menginginkan agar negeri ini tidak lagi dipengaruhi oleh praktik nepotisme, tidak ingin ada kesan hidup berfoya-foya di dalam negeri ini lagi, dan kita ingin menjauhi era nepotisme dan kolusi seperti yang pernah terjadi di masa lalu.”
Dalam acara senam dan jalan sehat di Grand Depok City, Depok, Sabtu, 28 Oktober 2023, Anies menegaskan bahwa tujuan gerakannya tidak hanya terbatas pada perubahan dalam keluarga, tetapi juga dalam rangka mengembalikan kewarasan dalam pemerintahan
Melansirkan dari KabarHangat.com membahas berita Anies Baswedan Sebut Indonesia Milik Rakyat bukan Satu atau Dua Keluarga, Sindir Siapa?
Daftar Isi
Anies Baswedan Sebut Indonesia Milik Rakyat bukan Satu atau Dua Keluarga
Anies Baswedan Deklarasi
“Kita akan mengembalikan integritas dalam pemerintahan. Negara ini adalah kepunyaan semua rakyat Indonesia, bukan hanya milik segelintir keluarga. Kita akan berupaya keras untuk mengembalikannya,” ujar Anies.
Anies juga mengingatkan bahwa para pendiri Republik Indonesia, meskipun semuanya berpendidikan tinggi, mereka tidak mendirikan republik ini demi kepentingan keluarga mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Setuju, mari kita bersama-sama memulihkan hal tersebut, dan ajaklah juga tetangga, saudara, serta keluarga lainnya,” kata Anies.
Pada kesempatan itu, Anies meminta dukungan dari seluruh masyarakat yang berada di belakangnya untuk bersama-sama memenangkan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, masyarakat saat ini tengah menginginkan adanya perubahan.
Anies mengajak para pendukungnya untuk mengunjungi 40 rumah di sekitar mereka, baik di depan, belakang, samping kiri, maupun samping kanan, untuk memenangkan AMIN. Dengan upaya bersama seperti itu, “Insya Allah AMIN akan mampu meraih kemenangan,” kata Anies.
Putusan MK soal nepotisme dan kolusi
Melasirkan dari Tempo.com “Beberapa pekan terakhir, perbincangan tentang kembalinya soal nepotisme dan kolusi telah ramai dibahas. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru.
Keputusan MK ini menarik perhatian masyarakat karena dipimpin oleh Anwar Usman, ipar dari Presiden Jokowi. Putusan ini memberikan izin kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024.
Akibat putusan MK tersebut, Gibran kemudian diangkat sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tanggal 25 Oktober 2023.
Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pesaing dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Selain itu, pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud Md juga akan ikut bersaing dalam kompetisi ini.
